Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memandang kritikannya pada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono boleh-boleh saja. Gembong mengatakan masih tetap mengkritik peraturan Heru jika dipandang bikin rugi rakyat.

https://inksports.art/

"Ada yang keliru dengan kritikan Fraksi PDI Perjuangan? Fraksi PDI Perjuangan tetap krisis saat peraturan Pj bikin rugi rakyat kecil," kata Gembong ke Tempo pada Selasa malam, 20 Desember 2022.

Tidak itu saja, Gembong menyebutkan fraksi PDIP tidak sangsi memberi support bila peraturan itu dapat bawa perkembangan untuk Jakarta.

"Sikap kami masih tetap krisis bernilai," terangnya.

Awalnya, Gembong menyorot beberapa peraturan Pj Heru Budi saat mengunjungi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pada Senin sore, 19 Desember 2022. Peraturan itu salah satunya ialah berkenaan limitasi umur PJLP atau petugas jasa service perorangan.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan memandang peraturan Pak Pj dalam masalah ini (limitasi umur PJLP) benar-benar minus. Benar-benar minus bukan sekedar minus," ungkapkan Gembong Warsono, Senin tempo hari.

Gembong juga minta supaya Heru Budi Hartono membenahi style komunikasinya. Karena, faksinya memandang jika komunikasi Heru cukup kurang kuat. "Sebagai kegundahan Fraksi PDI Perjuangan masalah komunikasi khalayak Pak Pj yang telah relatif kurang kuat, hingga peraturan yang ditampilkan Pak Pj memunculkan keributan," ucapnya.

Masih ingat kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 Juliari Batubara yang belum selesai? KPK sebutkan masih nantikan perhitungan rugi negara.

Gembong mengharap supaya peraturan Heru Budi Hartono yang akan datang tidak memunculkan keributan di tengah warga.

Hasil survey SMRC memperlihatkan ada trend pengurangan suara pada Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai akan calon presiden 2024

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjumpai Pj Gubernur DKi Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, mengulas permasalahan banjir dan karyawan komuter.

Ridwan Kamil berterima kasih ke Heru Budi Hartono atas kontribusi hibah dari APBD DKI ke Pemerintah provinsi Jawa Barat.

Menurut Noel, hubungan kedekatan di antara Ganjar Pranowo dan Puan memperlihatkan jika telah ada persetujuan politik antara dua kader PDIP itu.

Heru Budi dan Ridwan Kamil lakukan penyelarasan pengatasan banjir dan kependudukan berkaitan jumlahnya masyarakat Jawa Barat yang bekerja di Jakarta.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Bijakin menyebutkan salah isi data Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara selesai dipastikan sebagai petinggi paling kaya.

Jupiter minta Inspektorat DKI untuk mengecek Lurah Pluit dan Camat Penjaringan, susul pemberhentian pada Ketua RW sesudah ungkapkan sangkaan pungutan liar.

Heru Budi Hartono malas memberi komentar banyak masalah tekanan Fraksi PSI untuk selekasnya memberikan laporan pertanggungjawaban Formulasi E.