Apakah Anda tahu perbedaan antara UMR, UMP dan UMK? Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam penetapan upah di Indonesia. Pilihan ini kemudian mempengaruhi tingkat upah yang diterima pekerja dari pemberi kerja.

Besarannya juga sangat tergantung pada masing-masing daerah, yang biasanya menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, syarat masuk dan variabel lainnya.

Upah minimum yang dibayarkan perusahaan kepada para pekerja ini biasanya ditetapkan setiap tahun. Kenaikan upah minimum biasanya dibahas bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Beberapa istilah digunakan untuk menggambarkan upah minimum yang berbeda dari daerah ke daerah, mulai dari upah minimum regional (UMR), upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP).

Ketiganya secara umum mengatur upah minimum, namun memiliki perbedaan. Berikut adalah perbedaan dari 3 istilah tersebut:

Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar upah minimum bagi pekerja yang berlaku di daerah Tingkat I atau provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Biasanya gaji UMR terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Maka dari itu jika Anda ingin mengetahui informasi tentang upah minimum atau gaji pokok terbaru bisa Anda temukan di Gajipokok.id

Namun, istilah UMR sudah tidak digunakan lagi. Sebaliknya, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2022, UMR Tingkat I diganti dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) sedangkan UMR Tingkat II diganti dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Nasional (UMP) adalah batas upah minimum yang ditetapkan oleh suatu provinsi dan berlaku untuk kabupaten/kota yang terkena dampak. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Pasal 1 tentang upah minimum, UMP ditetapkan menurut standar masing-masing kabupaten/kota. Padahal, setiap kabupaten/kota memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-beda. Biasanya, gubernur akan mengesahkan UMP pada 21 November setiap tahunnya. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Upah minimum kabupaten/kota (UMK)

Upah minimum kabupaten/kota atau UMK adalah standar upah minimum bagi pekerja kabupaten/kota. Meskipun ditetapkan oleh gubernur, usulan standar upah minimum dibuat oleh bupati atau walikota. Penetapan UMK ditetapkan setelah dilakukan penetapan UMK. Aturannya, nilai UMK lebih tinggi dari nilai UMP yang ditentukan.

Dalam menghitung gaji yang diterima karyawan diperlukan ketelitian yang tinggi karena mempengaruhi kelayakan hidup keluarganya.